JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus menyempurnakan data peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) dan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang telah dibatalkan pemerintah. Sebanyak 3.143 deregulasi ...
JAKARTA - Penghapusan peraturan daerah (perda) bermasalah terkait perizinan dan retribusi yang menghambat investasi diniai berdampak positif untuk perekonomian. Program pembangunan pemerintah pusat dan daerah akan berjalan optimal. Penghapusan perda bermasalah ...
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuka secara detail 3.143 peraturan daerah (perda) yang sudah dibatalkan pemerintah pusat. Dengan begitu, masyarakat luas bisa mengetahui perda apa saja yang dibatalkan. Ekspose aja. ...
Jayapura, Jubi - Dari 7000 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi Papua, hanya sekitar 5000 lebih yang memperoleh uraian tugas yang tepat, sementara 2000 pegawai tidak sesuai ...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi yang transparan terkait dengan pembatalan Perda. Hal itu untuk menghindari kegaduhan ...
-
Seminar Komisi Kepolisian Nasional
24 Juli 2019 | by adminhukum -
Rapat Kerja DPRP dengan Eksekutif
24 Juli 2019 | by adminhukum -
Rapat Kerja DPRP dengan Eksekutif
24 Juli 2019 | by adminhukum -
Pertemuan dengan DPRD Kabupaten Supiori
24 Juli 2019 | by adminhukum
-
FORUM SKPD Bidang Hukum se Provinsi Papua Tahun 2018
27 September 2018 | by adminhukum -
Penyuluhan Hukum
29 November 2016 | by adminhukum -
Sidang Perkara TUN Nomor : 13/G/2016/PTUN.JPR
31 Agustus 2016 | by elsius -
Pembinaan Hukum
22 Juli 2016 | by fery
