Jakarta - Pelaksanaan
hukum dimasa lalu sering menjadi alat kekuasaan. Tak hanya itu, hukum
dikala itu juga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan,
sehingga tak jarang mengabaikan persamaan hak warga negara didepan
hukum. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan produk hukum dimasa lalu
perlu ditinjau kembali melalui pengkajian atau penelitian untuk
diorientasikan kepada kepentingan masyarakat.
Pembentukan peraturan
perundang-undangan, harus senantiasa responsif terhadap kepentingan
masyarakat, kata Sekjen di Hotel Mercure Convention Centre Ancol.
Program pembentukan peraturan perundang-undangan baik dipusat maupun
didaerah, lanjut Sekjen, harus didahului dengan kegiatan penelitian
hukum. Melalui penelitian hukum nantinya dapat dijadikan sebagai bahan
hukum dalam penyusunan peraturan daerah maupun peraturan
perundang-undangan yang bersifat nasional.
Permasalahan lain terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan adalah masih adanya kendala,
seperti terjadinya perbedaan penafsiran diantara sesama aparatur penegak
hukum, praktisi, teoritisi, hingga perbenturan kepentingan. Selain itu
juga terjadi dis-sinkronisasi antar perundang-undangan, dan
ketidakjelasan isi peraturan itu sendiri, kata Bambang, Kamis
(11/8/2016). Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kata Sekjen, perlu
dilakukan suatu program yang bertujuan untuk menyamakan visi, misi, dan
persepsi dengan membuat suatu dokumen resmi yang dijustifikasi oleh
berbagai pihak.
Sekjen menilai penelitian
hukum harus difokuskan pada permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang
berinteraksi dengan hukum pada tingkat daerah (lokal), nasional,
regional, dan internasional. Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana
perundang-undangan memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan
yuridis,jelas Bambang saat membacakan keynote speech Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Seminar Hukum Nasional Penelitian dan
Kajian Isu Hukum Aktual dengan tema Urgensi Penelitian dan Pengembangan
Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional.
Sebelumnya, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ambeg
Paramarta, dalam laporannya mengatakan dalam seminar ini dihadiri oleh
160 peserta yang antara lain berasal dari biro hukum kementerian/
lembaga, forum komunikasi kelitbangan, peneliti, akademisi, lembaga
swadaya masyarakat, dan praktisi. Saya berharap seminar ini mendapat
masukan yang konkret dalam pembentukan hukum nasional berdasarkan
norma-norma pembentukan hukum yang baik, kata Ambeg.
Seminar ini menghadirkan
enam narasumber yang masing-masing kompeten dibidangnya, seperti Prof.
Sunaryati Hartono, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Widodo Ekatjahjana,
Arsul Sani, Prof. Valerine Kriekhoof, dan Dr. Ahmad Ubbe. (Tedy, Foto:
Bowo)
