Metrotvnews.com, Jakarta: Rasionalisasi 1 juta PNS yang digulirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi hanya wacana. Hingga kini belum ada pembahasan dan belum disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Ini belum dibahas bersama presiden di rapat kabinet, kata Yuddy dalam rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2016).
Yuddy menjelaskan, wacana ini digulirkan karena jumlah PNS yang ideal itu 1,5 persen dari jumlah penduduk. Malaysia, Thailand dan Singapura, kata Yuddy, telah menerapkannya.
Indonesia yang punya wilayah luas dengan teknologi dan informasi yang baik, tentu bisa berkurang (PNS). Dengan adanya komputer saja tiga orang bisa kurang jadi dua orang,ujarnya.
Menurut Yuddy, wacana rasionalisasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). PNS yang kinerjanya tidak memenuhi target dapat dirumahkan. Namun, Yuddy berhati-hati dalam menerapkan wacana ini.
Kami sudah membuat penilaian berjenjang. Mereka yang tidak produktif jadi sasaran rasionalisasi. Merumahkan mereka, mereka tetap dapat gaji pensiun pada waktunya. Namun, Pemerintah akan lebih efisien karena tidak ada tunjangan kinerja,katanya.
Wacana ini mendapatkan kritikan dari anggota Komisi II DPR, Amran. Menurut politikus PAN ini wacana itu seharusnya tidak beredar. Apalagi wacana rasionalisasi itu belum memiliki kepastian.
Ini membuat kontroversi dan keresahan masyarakat. Banyak orang terganggu puasanya karena yang dipikirannya pemecatan, rasionalisasi,kata Amran.
Amran mempertanyakan dasar hukum rasionalisasi ini. Ia meminta Menpan RB mempelajari betul permasalahan yang ada sebelum mengeluarkan keputusan.
Ada enggak payung hukumnya Atau dibuat rencana dulu baru payung hukum Apakah sudah dilakukan pemetaan Lakukan lah pemetaan jumlah PNS,ujar Amran.
(FZN) See more at : http://news.metrotvnews.com/politik/lKY1w0oK-rasionalisasi-satu-juta-pns-hanya-wacana
