BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA

Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua. |

BERITA TERKINI

Seminar Komisi Kepolisian Nasional

Seminar Komisi Kepolisian Nasional Pelaksanaan Undang - Undang Otonomi Khusus Papua di Bidang Kepolisian dan Peradilan Adat,Selasa (23/7) di Hotel Aston Jayapura ...

Postdate : 24 Juli 2019 Posted By :adminhukum

Rapat Kerja DPRP dengan Eksekutif

Rapat Kerja Eksekutif dengan Bapemperda ( Badan Pembentuk Peraturan Daerah ) DPRP Tahun 2019 ...

Rapat Kerja DPRP dengan Eksekutif

Rapat Kerja DPRP dengan Eksekutif dalam Rangka Pembahasan Raperdasi/Raperdasus Tahun 2019, Rabu (19/6) di Hotel Horison ...

Pertemuan dengan DPRD Kabupaten Supiori

Pertemuan dengan DPRD Kabupaten Supiori, Selasa (18/6) di Ruang Rapat Biro Hukum. ...

Membangun Persamaan Persepsi dalam Rangka Perumusan Isue-Isue Aktual Dibidang Hukum

Supiori - Dalam rangka Penataan Regulasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka, pada tanggal 4-6 September 2018 Biro Hukum ...

Presiden Belum Sikapi Pengesahan UU MD3

Jakarta: Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap terhadap hasil revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang ...

RUU Pemilu Diharapkan Jadi Regulasi Berdemokrasi yang Tertib dan Produktif

BENGKULU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melangsungkan Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Uji Publik Rancangan ...

See all news

AGENDA

27 September 2018

FORUM SKPD Bidang Hukum se Provinsi Papua Tahun 2018

FORUM SKPD Bidang Hukum se Provinsi ...

29 November 2016

Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum akan dilaksanakan di Distrik ...

31 Agustus 2016

Sidang Perkara TUN Nomor : 13/G/2016/PTUN.JPR

Penggugat : J.K.H RoembiakTergugat : Gubernur ...

04 Juli 2016

VISI

VISI Terwujudnya Masyarakat yang Taat Hukum dan Patuh Terhadap Undang - Undang. ...

MISI

MISI Mendorong terbitnya Produk Hukum yang baik guna Menciptakan Sistem Pemerintahan yang bersih. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum yang berlandaskan Hirarki Perundang-Undangan, Kepatutan, Keadilan dan HAM (Hak Asasi Manusia). Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi ...